Kasus Suap Proyek Kereta Api: KPK Beberkan Status Penyidikan Bupati Pati Sudewo

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penyidikan kasus dugaan korupsi yang menyeret Bupati Pati, Sudewo (SDW), masih terus berproses.

Kepastian itu disampaikan langsung oleh Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat menerima perwakilan warga Kabupaten Pati yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (1/9/2025).

“Kami pastikan penyidikan perkara tersebut tidak berhenti. Saat ini proses masih berjalan dengan penuh kecermatan, termasuk dalam pendalaman barang bukti,” kata Budi, dikutip Antara, Senin (1/9/2025).

Kasus dugaan suap proyek jalur kereta api

Sudewo terseret dalam kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Saat kasus ini muncul, Sudewo masih menjabat sebagai anggota Komisi V DPR RI periode 2019–2024.

Nama Sudewo sempat disebut dalam sidang kasus suap di Pengadilan Tipikor Semarang, 9 November 2023.

Dalam persidangan, jaksa KPK menunjukkan barang bukti uang sekitar Rp 3 miliar yang disita dari rumah Sudewo.

Namun, Sudewo membantah tuduhan tersebut.

Dia juga membantah menerima uang Rp 720 juta dari PT Istana Putra Agung maupun Rp 500 juta dari Bernard Hasibuan, pejabat pembuat komitmen Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah, melalui stafnya.

KPK respons warga Pati

Kedatangan warga Pati ke Jakarta bertujuan mendesak kepastian penanganan kasus Sudewo.

KPK pun menegaskan bahwa penyidikan tidak mandek dan masih berjalan sesuai prosedur hukum.

Budi menambahkan, masyarakat bisa memberi informasi tambahan untuk mendukung proses hukum.

“Gedung KPK adalah milik rakyat, kami terbuka terhadap masukan atau informasi apa pun yang bisa membantu penanganan perkara,” ujar dia.

Gelombang penetapan tersangka

Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Supriyono di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (1/9/2025).

Kasus ini berawal dari OTT KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah.

Sejak itu, KPK telah menetapkan 15 tersangka hingga Agustus 2025, termasuk pejabat Kemenhub, kontraktor, hingga dua korporasi.

Proyek yang disorot meliputi:

• Jalur ganda kereta api Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso
• Proyek jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan
• Empat proyek konstruksi dan dua proyek supervisi di Lampegan, Cianjur, Jawa Barat
• Proyek perbaikan perlintasan sebidang di Jawa dan Sumatera

Dalam proyek tersebut, diduga ada praktik rekayasa tender dan pengaturan pemenang sejak tahap administrasi hingga pelaksanaan.

Polisi minta warga Pati pulang tertib

Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly, meminta warga Pati yang berdemo di depan KPK untuk pulang dengan tertib setelah aspirasinya tersampaikan.

“Yang penting aspirasi sudah didengar. Mari kita tunggu hasil kerja KPK,” kata dia.

Di saat situasi tidak menentu, Kompas.com tetap berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update terkini dan notifikasi penting di Aplikasi Kompas.com.