Saatnya Pemerintah Serius Menangani Masalah Truk ODOL

Kecelakaan truk, ODOL, Truk ODOL, truk ODOL, pelanggaran lalu lintas, angkutan barang, kecelakaan truk, Saatnya Pemerintah Serius Menangani Masalah Truk ODOL

Kecelakaan truk akibat kelebihan dimensi dan muatan (ODOL) terus terjadi di berbagai wilayah dalam beberapa waktu terakhir. Dari Ciawi hingga Semarang, insiden ini menimbulkan korban jiwa serta kerugian material.

Kecelakaan truk, ODOL, Truk ODOL, truk ODOL, pelanggaran lalu lintas, angkutan barang, kecelakaan truk, Saatnya Pemerintah Serius Menangani Masalah Truk ODOL

Sebuah truk pengangkut galon AMDK mengalami kecelakaan akibat dugaan kelebihan muatan, menyoroti kembali bahaya praktik ODOL di jalan raya.

Sementara itu, kecelakaan akibat truk yang tidak laik jalan, sopir yang kurang kompeten, dan lemahnya pengawasan masih terus terjadi setiap hari.

“Kejadian-kejadian ini mencerminkan lemahnya tata kelola dan kurangnya upaya perbaikan yang seharusnya dilakukan pemerintah,” ujar Djoko Setijowarno , Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata, dalam keterangan resmi (13/5/2025).

Pemerintah juga harus serius mempertimbangkan diversifikasi moda transportasi logistik, seperti jalur kereta api, laut, dan sungai. Namun, ketimpangan insentif dan regulasi antara moda jalan dan non-jalan masih menjadi kendala utama.

Jalan raya saat ini lebih murah digunakan karena banyak fasilitas yang disubsidi, berbeda dengan moda kereta api dan laut yang dikenakan PPN, BBM non-subsidi, serta biaya akses. Padahal, moda rel dan laut jauh lebih efisien untuk jarak menengah hingga jauh.

“Ini membantu tim dan stakeholder memahami posisi saat ini dan langkah selanjutnya dalam mencapai target,” ucap Djoko, yang juga menjabat Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat.

Di dalam roadmap ada program, indikator dan penanggungjawab dari Kementerian dan Lembaga terkait. Selanjutnya, dapat dimulai dari proyek pemerintah dan BUMN yang tidak menggunakan truk ODOL. Baru kemudian ke sektor atau wilayah lainnya.

Selain itu, isu pendukung seperti pemberantasan pungli, penetapan upah standar pengemudi, peningkatan tunjangan petugas penguji kendaraan, serta penggunaan teknologi digital untuk pengawasan dan penindakan harus masuk dalam strategi nasional.

“Ada sekolah bagi pilot pesawat terbang, masinis KA dan nakhoda kapal yang didirikan Kementerian Perhubungan. Sementara sekolah pengemudi bus dan truk tidak ada. Sudah saatnya, Kementerian Perhubungan juga membangun sekolah buat pengemudi bus dan truk,” kata Djoko.