Penyebab Buruh Jahit Lepas di Pekalongan Dapat Tagihan Pajak Rp 2,8 Miliar

Ismanto (32), seorang buruh jahit harian lepas di Desa Coprayan, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah tak pernah membayangkan kehidupannya yang sederhana tiba-tiba diguncang persoalan pajak.

Rumahnya yang berdinding tembok dengan tiang kayu dan lantai plester kini menjadi saksi bisu kegelisahan setelah ia menerima surat tagihan pajak fantastis senilai Rp 2,8 miliar dari petugas pajak, Rabu (6/8/2025) sekitar pukul 14.00.

Ismanto bersama sang istri, Ulfa (27), terkejut bukan main saat menerima dokumen tersebut.

"Saya kaget, karena saya cuma buruh jahit lepas. Tidak pernah punya usaha besar, apalagi sampai transaksi beli kain dalam jumlah besar seperti itu," ujar Ismanto, Jumat (8/8/2025).

Rumah Ismanto berada di ujung gang sempit selebar satu meter, berdampingan dengan kebun bambu, jauh dari kesan mewah.

Saat petugas datang, ia langsung menyampaikan keberatan dan menolak tagihan tersebut.

"Saya sudah bilang, saya tidak pernah melakukan transaksi pembelian kain, pinjaman online, atau pinjaman lain apa pun. Nama saya jelas disalahgunakan," tegasnya.

Mengaku terpuruk dan sering mengurung diri

Akibat surat pajak yang tak sesuai itu, Ismanto mengaku terpuruk dan sering mengurung diri di kamar.

Ia mengaku bingung dan stres.

"Petugas pajaknya maklum, mereka juga heran. Kok rumah saya yang seperti ini bisa kena tagihan pajak miliaran rupiah," katanya.

Ia kemudian mendatangi Kantor Pajak Pekalongan untuk memberikan klarifikasi dan membuktikan bahwa dirinya bukan pelaku transaksi tersebut.

"Saya berharap identitasnya tidak lagi disalahgunakan dan tagihan yang tidak masuk akal itu bisa dibatalkan. Alhamdulillah, saya sudah klarifikasi ke kantor pajak dan nama saya disalahgunakan," tambahnya.

Penjelasan KPP Pratama Pekalongan

Terpisah, Kepala KPP Pratama Pekalongan, Subandi, membenarkan kunjungan petugas ke rumah Ismanto.

Namun ia menegaskan, kedatangan mereka bukan untuk menagih pajak, melainkan melakukan klarifikasi.

"Memang benar surat tersebut resmi dari KPP Pratama dan petugas datang sesuai SOP. Maksud kami hanya untuk mengonfirmasi, bukan menagih," kata dia.

"Dalam data administrasi kami, terdapat transaksi atas nama yang bersangkutan senilai Rp 2,9 miliar. Itu nilai transaksinya, bukan pajaknya," imbuhnya.

Subandi menjelaskan, berdasarkan data dari Kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2021, tercatat bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) milik Ismanto dipergunakan dalam transaksi dengan satu satu perusahaan.

Oleh karena itu, petugas perlu melakukan verifikasi langsung.

"Kedatangan kami ke rumah Wajib Pajak hanya untuk mencari kejelasan. Apakah benar Wajib Pajak melakukan transaksi tersebut," kata dia.

"Bisa jadi NIK-nya dipinjam. Kami ingin tahu kebenarannya," imbuh dia.

Saat proses klarifikasi sambungnya, Ismanto mengakui bahwa NIK yang tercantum dalam dokumen tersebut adalah miliknya.

Namun yang bersangkutan membantah pernah melakukan transaksi pembelian kain dalam jumlah besar atau memiliki usaha dengan skala miliaran rupiah.

"Di Pekalongan, kejadian seperti ini bukan kali pertama," kata dia.

"Banyak kasus serupa di mana nama dan NIK masyarakat digunakan tanpa sepengetahuan mereka," imbuhnya.

Lebih lanjut, pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menjaga identitas pribadi.

"Jangan sembarangan meminjamkan KTP atau NPWP kepada orang lain," kata dia.

"Jika menerima surat dari kantor pajak, segera lakukan klarifikasi agar tidak terjadi kesalahpahaman," sambungnya.

Artikel ini telah tayang di Tribun dengan judul: Syok Buruh Jahit Harian di Pekalongan Terima Tagihan Pajak Rp 2,8 Miliar, Ismanto: Petugas Juga Heran

Terangi negeri dengan literasi, satu buku bisa membuka ribuan mimpi. Lewat ekspedisi Kata ke Nyata, Kompas.com ingin membawa ribuan buku ke pelosok Indonesia. Bantu anak-anak membaca lebih banyak, bermimpi lebih tinggi. Ayo donasi via Kitabisa!