Parpol Diminta Bertindak Tegas, Copot Anggota DPR Bermasalah
Koalisi Masyarakat Sipil mendesak pimpinan partai politik (Parpol) di DPR RI untuk menindak tegas anggota dewan yang memicu kemarahan publik terkait aksi demonstrasi ricuh pada 28 Agustus 2025.
Demonstrasi ini muncul sebagai respons masyarakat terhadap kenaikan tunjangan anggota DPR serta sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
“Pimpinan partai politik dan kelembagaan DPR RI menindak dan memberi sanksi tegas dengan memberhentikan para anggota DPR RI yang berlaku tidak patut dan memicu kemarahan rakyat,” kata Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur, mewakili Koalisi Masyarakat Sipil, saat membacakan pernyataan sikap.
Isnur menambahkan daftar anggota DPR yang menjadi sorotan publik, antara lain: Ahmad Sahroni, Eko Hendro Purnomo, Adies Kadir, Deddy Sitorus, Nafa Urbach, Surya Utama, Rahayu Saraswati, dan Sigit Purnomo Syamsudin Said.
Seruan Kepada Presiden dan DPR
Selain menuntut sanksi bagi anggota DPR, Koalisi Masyarakat Sipil juga mendesak Presiden RI Prabowo Subianto dan jajaran legislatif untuk memenuhi tuntutan masyarakat.
“Presiden dan DPR segera penuhi tuntutan warga, mulai dari atasi krisis lapangan kerja, batalkan rancangan KUHAP, hentikan semua program strategis nasional maupun program pemerintah yang merusak lingkungan dan merampas hak hidup masyarakat adat,” ujar Isnur.
Koalisi juga meminta pengesahan RUU Perampasan Aset yang mengedepankan partisipasi publik dan menuntut pengelolaan anggaran negara yang efektif, efisien, dan pajak yang berkeadilan.
Anggota DPR Memicu Kontroversi
Sejumlah anggota DPR menjadi sorotan karena pernyataan mereka yang dinilai memperkeruh suasana publik.
Salah satunya, Nafa Urbach dari Fraksi Partai Nasdem, mendukung tunjangan Rp50 juta per bulan agar anggota dewan bisa mengontrak rumah di sekitar Gedung DPR.
“Anggota Dewan itu kan enggak orang Jakarta semua, guys. Itu kan dari seluruh pelosok Indonesia. Nah, mereka diwajibkan kontrak rumahnya dekat-dekat Senayan supaya memudahkan menuju DPR,” kata Nafa dalam siaran langsung media sosial. Pernyataan ini memicu kecaman publik hingga Nafa akhirnya meminta maaf.
Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, juga menimbulkan kontroversi dengan pernyataannya terkait kritik “Bubarkan DPR”.
“Catat nih, orang yang cuma mental bilang ‘bubarin DPR’, itu adalah orang tolol se-dunia,” ujarnya saat kunjungan kerja di Medan, Jumat (22/8/2025).
“Kenapa? Kita ini memang orang pintar semua? Enggak. Bodoh semua kita, tetapi ada tata cara kelola bagaimana menyampaikan kritik yang harus dievaluasi oleh kita,” tambah Sahroni. Pernyataan ini menuai gelombang kecaman baru dari publik yang menilai ia merendahkan rakyat.
Puan Maharani Tegaskan Peran Strategis Partai Politik
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa partai politik bukan sekadar kendaraan menuju kekuasaan, tetapi juga menjadi jembatan antara rakyat dan negara.
“Dalam sistem demokrasi di Indonesia, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi, partai politik memegang peran strategis dalam membentuk perwakilan rakyat,” kata Puan dalam pidato Sidang Tahunan MPR-RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
Puan menambahkan bahwa partai politik adalah institusi yang melahirkan wakil rakyat dan mengusung presiden serta kepala daerah.
“Partai politik bukan hanya struktur organisasi, parpol adalah institusi perjuangan yang seharusnya berdiri tegak di atas nilai integritas dan kepercayaan rakyat,” ujar Puan.
“Sebab partai tanpa nilai perjuangan akan membawa kekuasaan kehilangan arah dan makna bagi rakyat,” lanjutnya.
Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul dan Puan Sebut Parpol Harus Jadi Jembatan, Bukan Cuma Cari Kekuasaan.
Terangi negeri dengan literasi, satu buku bisa membuka ribuan mimpi. Lewat ekspedisi Kata ke Nyata, Kompas.com ingin membawa ribuan buku ke pelosok Indonesia. Bantu anak-anak membaca lebih banyak, bermimpi lebih tinggi. Ayo donasi via Kitabisa!
