MAKI Desak KPK Mutasi Pegawai yang Istri Tersangka Kasus Pemerasan Sertifikasi K3

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memindahkan atau memutasi salah satu pegawainya yang diketahui merupakan istri tersangka kasus dugaan pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), berinisial FF.

FF diketahui merupakan istri Miki Mahfud, salah satu dari 11 tersangka yang ditetapkan KPK dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Miki sendiri bekerja di PT KEM Indonesia bersama tersangka lainnya, Temurila.

Perusahaan tersebut bergerak di bidang pelatihan sertifikasi dan non-sertifikasi, dengan kantor di Menara 165 Lantai 4 Suite 8, Jalan TB Simatupang Kavling 01, Jakarta Selatan.

Sementara itu, FF merupakan auditor internal di Inspektorat KPK.

Menurut Boyamin, langkah mutasi diperlukan untuk mencegah konflik kepentingan dalam pengusutan kasus yang juga menjerat mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer atau Noel.

"KPK harus memitigasi dengan cara pegawai yang bersangkutan dijauhkan dari fungsi penyidikan kalau dia fungsi penyidikan. Kalau fungsi pengaduan masyarakat dan telaah, ya bisa dipindahkan ke perpustakaan," ujar Boyamin ketika dihubungi, Selasa (26/8/2025).

Ia menambahkan, jika mutasi dianggap tidak memungkinkan, KPK bisa memberikan cuti kepada FF untuk menjauhkannya dari perkara yang menjerat suaminya.

"Atau kalau tidak dipindahkan, bisa cuti dua bulan. Bahkan cuti di luar tanggungan negara itu bisa satu tahun. Kalau yang bersangkutan itu nggak enak dan tahu diri, cuti di luar tanggungan negara, ya tidak apa-apa," kata Boyamin.

Boyamin menilai hal ini mendesak dilakukan karena FF bekerja di Inspektorat, divisi yang memiliki kewenangan luas, termasuk memeriksa kode etik penyidik maupun jaksa penuntut di KPK.

"Inspektorat itu bisa memeriksa semua pegawai KPK termasuk penyidik, penuntut, atau pengaduan masyarakat, atau rutannya KPK. Justru karena kewenangan besar itulah nanti bisa konflik kepentingan. Kalau orang nakal bisa nyari-nyari kesalahan penyidik karena dendam," tegasnya.

KPK Akui Istri Tersangka Bekerja di Inspektorat

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer (kanan) berjalan menuju mobil tahanan usai dihadirkan sebagai tersangka saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8/2025). KPK menetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer bersama 10 orang lainnya sebagai tersangka kasus pemerasa pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan .

Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan bahwa salah satu tersangka, yakni Miki Mahfud, merupakan suami dari seorang pegawai KPK berinisial FF.

"Benar, bahwa salah satu pihak yang diamankan belakangan diketahui merupakan suami salah satu pegawai KPK," ujarnya, Senin (25/8/2025).

Meski demikian, Budi memastikan proses hukum terhadap Miki Mahfud tetap berjalan tanpa intervensi, sekalipun ia berstatus suami dari pegawai KPK.

"Penyidik tidak akan menghentikan proses hukum terhadap Miki meski berstatus suami dari pegawai KPK," tegas Budi.

Ia juga menekankan bahwa hingga saat ini, tidak ditemukan keterlibatan FF dalam kasus dugaan pemerasan sertifikasi K3.

“KPK pun telah melakukan pemeriksaan terhadap pegawai KPK tersebut dan hingga saat pernyataan ini dibuat, diketahui bahwa tidak ada keterlibatannya dengan perkara yang melibatkan suaminya,” ucapnya.

Modus Pemerasan Sertifikasi K3

Dalam konferensi pers sebelumnya, Ketua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan modus operandi Noel dan para tersangka lainnya dalam kasus dugaan pemerasan sertifikasi K3.

Setyo menjelaskan, sertifikasi K3 merupakan syarat mutlak yang wajib dimiliki pekerja di bidang tertentu guna menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan produktif.

"Tenaga kerja atau buruh pada bidang tertentu itu diwajibkan memiliki sertifikasi K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman sehingga meningkatkan produktivitas para pekerja," kata Setyo.

Namun, kewajiban ini justru dijadikan peluang untuk melakukan praktik pemerasan. Noel dkk menaikkan biaya sertifikasi hingga 20 kali lipat dari tarif resmi yang ditetapkan pemerintah.

"Ironinya, ketika kegiatan tangkap tangan, KPK mengungkap bahwa dari tarif sertifikasi K3 yang sebesar Rp275 ribu, tapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga Rp6 juta," jelas Setyo.

Para tersangka mengancam akan memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses pengajuan sertifikasi K3 jika para pekerja tidak membayar sesuai tarif yang mereka patok.

Berdasarkan hasil penyidikan, total aliran dana yang masuk ke para tersangka mencapai Rp81 miliar.

Daftar 11 Tersangka Kasus Pemerasan Sertifikasi K3

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer (ketiga kiri) bersama tersangka lainnya saat dihadirkan sebagai tersangka usai terjaring OTT KPK pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (22/8/2025). KPK menetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer bersama 10 orang lainnya sebagai tersangka kasus pemerasa pengurusan sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S/foc.

KPK telah menetapkan 11 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan sertifikasi K3 di Kemnaker, yakni:

1. Irvian Bobby Mahendro – Koordinator Bidang Kelembagaan dan Personil K3 Kemnaker 2022-2025

2. Gerry Adita Herwanto Putra – Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja Kemnaker

3. Subhan – Subkoordinator Keselamatan Kerja Direktorat Bina K3 Kemnaker 2020-2025

4. Anitasari Kusumawati – Subkoordinator Kemitraan dan Personel Kesehatan Kerja Kemnaker

5. Fahrurozi – Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kemnaker

6. Hery Sutanto – Direktur Bina Kelembagaan Kemnaker 2021-2025

7. Sekarsari Kartika Putri – Subkoordinator di Kemnaker

8. Supriadi – Koordinator di Kemnaker

9. Temurila – PT KEM Indonesia

10. Miki Mahfud – PT KEM Indonesia

11. Immanuel Ebenezer alias Noel – Wakil Menteri Ketenagakerjaan

Para tersangka dijerat Pasal 12 e atau Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sebagian Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul MAKI Desak KPK Beri Cuti atau Mutasi Pegawai yang Jadi Istri Tersangka Pemerasan K3, Ini Alasannya,

Terangi negeri dengan literasi, satu buku bisa membuka ribuan mimpi. Lewat ekspedisi Kata ke Nyata, Kompas.com ingin membawa ribuan buku ke pelosok Indonesia. Bantu anak-anak membaca lebih banyak, bermimpi lebih tinggi. Ayo donasi via Kitabisa!