Tanggapan Toyota Soal Rencana Prabowo Hapus Kuota Impor dan TKDN

- PT Toyota-Astra Motor (TAM) turut memberikan tanggapannya terkait pernyataan Presiden RI, Prabowo Subianto, yang berencana menghapus kuota impor dan aturan TKDN.

Menurut Ernando Demily, Marketing Director TAM, pihaknya kini masih terus memantau perkembangan dari wacana tersebut.

"Kami bersama value chain terus memantau updatenya seperti apa," buka Ernando saat dihubungi GridOto.com, Kamis (10/4/2025).

Ia menyebut, apapun kebijakan yang nantinya diambil oleh pemerintah pasti merupakan langkah terbaik untuk industri dalam negeri.

"Kami yakin bahwa pemerintah akan mengambil langkah terbaik untuk melindungi pertumbuhan industri lokal," tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), Bob Azam, juga memberikan pernyataan serupa.

Menurut Bob, pihaknya masih menunggu kelanjutan dari pernyataan yang sempat diucapkan oleh Prabowo.

TMMIN tidak ingin terburu-buru mengambil langkah strategis terkait dengan wacana tersebut.

"Wah kami masih menunggu penjabaran lebih lanjut. Itu kan reaksi spontan beliau jadi big wave-nya," ucap Bob saat dihubungi GridOto.com, Rabu (9/4/2025).

Ia menambahkan, sebagai pelaku industri pihaknya harus menungu detail petunjuk pelaksanaan atau regulasi baru yang mengatur hal tersebut.

"Apa yang dimaksud menghilangkan sama sekali atau ada insentif system untuk membedakan yang TKDN tinggi dan yang rendah? Terutama untuk industri-industri pioneer," ucapnya.

"Jadi kami masih menunggu penjabarannya," lanjutnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta penghapusan kuota impor barang yang masuk ke Indonesia.

Dikutip dari Presidenri.go.id, Prabowo telah memberikan instruksi langsung kepada jajaran terkait untuk menghilangkan mekanisme kuota yang dapat menghambat kelancaran perdagangan.

“Saya sudah kasih perintah untuk hilangkan kuota-kuota impor. Terutama untuk barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak," kata Presiden di Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Menurutnya, kebijakan ini merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah untuk merampingkan birokrasi serta memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha.

Selain itu, Pabowo juga mengarahkan seluruh anggota kabinetnya untuk membuat aturan tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang lebih fleksibel dan realitis.

Orang nomor satu di Indonesia itu justru khawatir apabila TKDN dipaksakan dapat berpotensi memicu penurunan daya saing industri.

Meskipun dia mengakui kebijakan TKDN diberlakukan dengan niat baik dan demi kepentingan bangsa.

"Tapi kita harus realistis, TKDN dipaksakan akhirnya kita kalah kompetitif. TKDN fleksibel saja lah, mungkin diganti dengan insentif," tuturnya.