Dedi Mulyadi Libatkan Marinir TNI AL Jaga Sungai: Patroli Atasi Limbah hingga Bangunan Liar
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil langkah tegas dalam upaya menjaga lingkungan dan ekosistem dengan menggandeng Marinir TNI AL untuk mengawasi dan menjaga bantaran sungai di seluruh wilayah Jawa Barat.
Inisiatif ini menjadi bagian dari rencana besar untuk merestorasi kawasan bantaran sungai yang telah lama terabaikan dan kerap menjadi tempat pembuangan limbah.
"Rumah-rumah membelakangi sungai, membuang limbah rumah tangga ke sungai. Membuang limbah industri ke sungai. Dan pada akhirnya bermuara ke laut. Problematika di darat akan menimbulkan kekacauan di laut," ujar Dedi Mulyadi dalam sambutannya di Jakarta, Rabu (25/6/2025).
Menurut Dedi, keberadaan patroli TNI AL di bantaran sungai bukan sekadar simbolik, melainkan sebagai satuan aktif yang akan melakukan tugasnya secara harian.
Setiap kilometer sungai akan diawasi untuk memastikan tidak ada lagi pelanggaran seperti pembangunan liar maupun pembuangan limbah sembarangan.
"Kami membongkar kembali bangunan-bangunan di bantaran sungai, menanami pohon kelapa, dan ke depannya akan dijaga oleh satuan marinir. Ini adalah cara untuk mengembalikan kembali kejayaan tanah kita dan kejayaan laut kita," katanya.
Apa Dampak dari Rusaknya Kawasan Muara dan Sungai?
Dedi menjelaskan bahwa daerah muara kini menghadapi persoalan serius seperti sedimentasi dan pendangkalan akibat pembalakan liar dan pengalihfungsian lahan untuk kebun sayur.
Dampak jangka panjangnya bukan hanya pada aliran air, tetapi juga pada keberlangsungan ekosistem laut.
"Efek dari itu adalah pendangkalan muara sangat tinggi, pendangkalan aliran sungai sangat tinggi dan biaya recovery-nya mahal," ungkap Dedi. Ia juga menyebut bahwa salah satu hambatan pemulihan kawasan adalah klaim tanah dan bangunan bersertifikat yang berdiri di atas sempadan sungai.
Dalam jangka dua tahun ke depan, Dedi Mulyadi menargetkan kawasan bantaran sungai di Jawa Barat akan bersih dari bangunan liar dan klaim kepemilikan. Ia menegaskan bahwa tidak boleh ada lagi sertifikat tanah di sempadan sungai.
"Saya mentargetkan dalam dua tahun di Jawa Barat tidak ada lagi bangunan liar di sungai, tidak ada lagi sertifikat tanah di daerah sungai, tidak ada lagi pendangkalan muara," tegasnya.
Langkah ini juga mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengonfirmasi bahwa semua wilayah sungai di Jawa Barat, termasuk badan dan sempadan sungai, akan ditertibkan untuk mencegah bencana seperti banjir.
"Penertiban bangunan yang berada di badan dan sempadan sungai harus dilakukan, tentunya dengan kompensasi yang sesuai berdasarkan hasil penilaian," ujar Nusron.
Sebagian artikel ini telah tayang di dengan judul "Sungai Jabar Akan Dijaga Marinir, Dedi: Dua Tahun Tak Boleh Ada Bangunan Liar".
