Tuntunan Tak Digubris, Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia Pertanyakan Keberpihakan Pemerintah dan Bakal Kepung Istana Presiden

Pengemudi ojek online (ojol) yang tergabung dalam Garda Indonesia mengaku kecewa dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang hingga saat ini belum merespons tutuntan aksinya pada 20 Mei 2025 lalu.

Lebih kecewa lagi saat pelaksanaan aksi pun Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, tidak menerima perwakilan peserta saat aksi kala itu.

"Berjuang menyampaikan aspirasi dan menuntut hak serta keadilan pihak Menteri Perhubungan beserta jajarannya menerima para pengusaha aplikator di suatu restoran mewah di Jakarta dan mengabaikan aspirasi kami," kata Kadiv Humas Garda Indonesia, Yudha Al Janata Minggu (22/6).

Menurut Yudha, hal ini merupakan suatu bentuk pelecehan dari penyelenggara negara terhadap rakyatnya yang sedang tertindas oleh kepentingan bisnis perusahaan-perusahaan aplikator.

"Dimana letak keadilan bagi rakyat Indonesia dan apakah Presiden Prabowo mengetahui hal ini? Mengingat Presiden Prabowo selalu menyampaikan bahwa Presiden dan Pemerintah Pro kepada Rakyat Indonesia, namun mana buktinya? Hingga saat ini Menteri Perhubungan RI masih bungkam tidak juga berikan keputusan atas tuntutan aksi kami 20 Mei 2025," tuturnya.

Maka itu tegas dia, Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia bersama berbagai aliansi, organisasi dan komunitas ojol se-Jabodetabek dan daerah-daerah dari seluruh Indonesia akan Kepung Istana Presiden pada Senin 21 Juli 2025 dan paling lambat bulan Agustus 2025.

"Akan melaksanakan aksi "REVOLUSI OJOL KEPUNG ISTANA PRESIDEN RI" yang kami targetkan akan dihadiri oleh 50.000 ojol dari berbagai daerah-daerah di Indonesia yang akan masuk ke Jakarta secara bergelombang," tegasnya.

“Aksi Revolusi Ojol Kepung Istana Presiden RI akan kami laksanakan paling cepat pada Senin 21 Juli 2025 dan paling lambat bulan Agustus 2025 untuk tanggalnya kami Garda masih berkomunikasi dengan berbagai aliansi-aliansi yang akan turun aksi massa ojol secara serentak seluruh Indonesia dengan titik lokasi aksi di Istana Merdeka Jakarta.”

5 Tuntutan Garda Indonesia

Ada lima tuntutan yang disampaikan Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia yakni pertama Presiden Prabowo Subianto mesti hadirkan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) transportasi online, potongan biaya aplikasi 10 persen, dan diskresi tarif pemesanan makanan dan pengantaran barang.

Lalu audit investigatif potongan 5 persen dari pendapatan pengemudi yang diambil oleh aplikator secara sepihak tanpa adanya transparansi.

"Pemerintah menetapkan agar perusahaan aplikator hapuskan program-program promo dan pengkotak-kotakan pengemudi seperti aceng, slot, hub, member, hemat dll," ucapnya.

Aksi Revolusi Ojol Kepung Istana Presiden juga akan dibarengi dengan aksi mematikan aplikasi massa secara serentak seluruh Indonesia untuk melumpuhkan tranportasi berbasis aplikasi online sebagai bentuk kekecewaan selama ini terhadap pemerintah yang tidak pro rakyat pengemudi online.

"Kami berharap Presiden Prabowo membuktikan kepada pengemudi online gabungan R2 dan R4 bahwa memang benar dan konkrit bahwa Presiden RI Pro Rakyat, bukan pro kepada pengusaha kepentingan bisnis," tutupnya. (Asp)