Dedi Mulyadi Perintahkan Disdik Pantau Kolom Komentar Medsos Cari Anak Putus Sekolah

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa kebijakan penambahan kuota rombongan belajar (rombel) hingga 50 siswa per kelas di SMA dan SMK negeri dilakukan demi menjamin hak pendidikan seluruh anak di Jawa Barat.

Kebijakan ini, menurut Dedi, bertujuan menekan angka anak putus sekolah yang kerap menjadi persoalan tiap tahun ajaran baru.

"Tugas gubernur itu melindungi rakyatnya, agar rakyatnya bisa bersekolah, dan saya sudah menunaikan tugas itu dengan berbagai risiko," kata Dedi dalam keterangan pers di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (11/7/2025).

Ia menambahkan bahwa sistem zonasi dalam Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) sering kali membuat banyak anak terhambat masuk sekolah negeri.

Untuk itu, menambah rombel dianggap sebagai solusi praktis yang bisa mencegah gejolak sosial.

"Di setiap sekolah orangtua siswa berteriak, tidak bisa masuk sekolah. Nanti ada orang yang memboikot mobil masuk ke sekolah. Tapi hari ini bisa lihat bahwa sepanjang sejarah SPMB, baru kali ini penerima siswa baru tidak ada keributan. Tidak ada hiruk-pikuk, tidak ada protes-protes," ungkapnya.

Apakah Sekolah Swasta Benar-Benar Dirugikan?

Sejumlah sekolah swasta menyampaikan keluhan bahwa kebijakan rombel besar ini menyebabkan mereka kehilangan calon siswa.

Mereka menuding sekolah negeri "membajak" siswa yang sebelumnya mendaftar ke swasta. Namun, Dedi dengan tegas membantah tudingan tersebut.

"Tidak ada bajak-membajak siswa. Tugas gubernur itu menjaga stabilitas pendidikan. Terpenting bagi saya, rakyat saya bisa sekolah dengan baik dan dijamin biayanya oleh pemerintah," ujar Dedi kepada Kompas.com seusai Rapat Paripurna Hari Jadi ke-348 Cianjur, Sabtu (12/7/2025).

Dedi bahkan menyebut bahwa banyak sekolah swasta justru tetap laris karena kualitas dan kepercayaan masyarakat.

"Malah lebih penuh (dari sekolah negeri). Lebih dulu daftar ke swasta dibanding ke negeri, padahal mahal-mahal. Ada yang iuran bulanannya Rp 500.000. Artinya, tergantung kualifikasi swastanya," katanya.

Apakah Pemerintah Tak Peduli pada Sekolah Swasta?

Menanggapi anggapan bahwa pemerintah daerah menganaktirikan sekolah swasta, Dedi menjawab singkat.

"Saya tidak punya anak tiri," tegasnya.

Ia menekankan bahwa dirinya siap mencarikan solusi jika memang ada sekolah swasta yang terdampak jumlah siswanya berkurang.

"Kalau ada sekolah-sekolah swasta yang muridnya mengalami penurunan, kan bisa kita cari jalan lain agar tetap bisa berjalan pendidikannya," ujarnya.

Lebih jauh, Dedi juga mengatakan bahwa dalam keadaan tertentu, ia harus mengambil keputusan taktis demi menyelamatkan masa depan pendidikan anak-anak Jawa Barat.

Gubernur Dedi mengungkapkan bahwa ia telah memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk aktif memantau dinamika masyarakat, termasuk komentar di media sosial, guna mendeteksi anak-anak yang mungkin belum mendapatkan akses pendidikan.

"Saya sudah meminta Kepala Dinas Pendidikan untuk monitor komen-komen di media sosial, terutama soal anak-anak yang tidak diizinkan sekolah oleh orangtuanya. Kita lagi-lagi nyisir itu sekarang agar mereka bisa bersekolah SD, SMP," pungkasnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di dengan judul "Dedi Mulyadi Jawab Keluhan Sekolah Swasta soal Rombel 50: Tak Ada Bajak Siswa".