Profil Nadiem Makarim: Dari Pendiri Gojek hingga Tersangka Kasus Korupsi Chromebook Rp1,9 Triliun

 Kejaksaan Agung (Kejagung) resmi menetapkan Nadiem Anwar Makarim, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kemendikbudristek periode 2019–2022.

Pengumuman ini disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, dalam konferensi pers pada Kamis, 4 September 2025. Menurutnya, keputusan itu diambil setelah serangkaian pemeriksaan saksi dan alat bukti yang dinilai cukup kuat.

“Menetapkan tersangka baru dengan inisial NAM,” ujar Anang.

Dugaan Peran Nadiem dalam Kasus Chromebook

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Nurcahyo Jungkung Madyo, menjelaskan bahwa Nadiem diduga memiliki peran penting dalam pemilihan sistem operasi ChromeOS sebagai dasar pengadaan perangkat.

Proyek digitalisasi pendidikan ini disebut melanggar sejumlah aturan, di antaranya Perpres Nomor 123 Tahun 2020 tentang Dana Alokasi Khusus Fisik dan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Selain Nadiem, Kejagung juga telah lebih dulu menetapkan empat tersangka lain. Mereka adalah Jurist Tan (Staf Khusus Mendikbudristek 2020–2024), Ibrahim Arief alias IBAM (eks konsultan teknologi), serta dua pejabat Kemendikbudristek, Sri Wahyuningsih (eks Direktur SD) dan Mulyatsyah (eks Direktur SMP).

Dari hasil penyidikan, kerugian negara akibat proyek ini ditaksir mencapai Rp1,9 triliun. Proses perhitungan kerugian masih menunggu audit resmi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Riwayat Singkat Nadiem Makarim

Nadiem Makarim lahir di Singapura pada 4 April 1984 dari pasangan Nono Anwar Makarim, seorang pengacara dan intelektual lulusan Harvard, serta Atika Algadri. Ia merupakan anak bungsu dari tiga bersaudara. Kakaknya, Rayya Makarim, dikenal sebagai penulis skenario film, sementara Hana Makarim berkarier di bidang kuliner.

Sejak kecil, Nadiem menempuh pendidikan dasar di Jakarta, lalu melanjutkan sekolah menengah atas di Singapura. Setelah itu, ia menimba ilmu di Brown University, Amerika Serikat, jurusan Hubungan Internasional, dan sempat mengikuti program pertukaran pelajar di London School of Economics. Pendidikan S2 ditempuh di Harvard Business School, di mana ia meraih gelar Master of Business Administration (MBA).

Karier dan Kiprah di Dunia Bisnis

Sebelum mendirikan Gojek, Nadiem bekerja di McKinsey & Company selama tiga tahun. Ia juga pernah menjadi co-founder Zalora Indonesia dan Chief Innovation Officer di perusahaan pembayaran digital Kartuku.

Pada 2010, Nadiem mendirikan Gojek yang awalnya hanya bermitra dengan 20 pengemudi ojek. Layanan sederhana berbasis call center itu kemudian berkembang pesat setelah meluncurkan aplikasi mobile pada 2015. Gojek berhasil menjadi perusahaan decacorn pertama di Indonesia dengan valuasi lebih dari 10 miliar dolar AS pada 2019.

Karier di Pemerintahan

Kesuksesan Gojek membawa Nadiem ke panggung politik. Pada 23 Oktober 2019, Presiden Joko Widodo menunjuknya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dua tahun kemudian, kementerian tersebut digabung dengan Kemenristek, menjadikannya Mendikbudristek.

Di dunia pendidikan, Nadiem dikenal dengan kebijakan “Merdeka Belajar” dan penghapusan Ujian Nasional (UN) yang diganti dengan Asesmen Nasional sejak 2021. Ia juga mendorong pemanfaatan teknologi dalam sistem pendidikan Indonesia.

Kasus yang Mengguncang Publik

Kini, nama Nadiem kembali mencuat, bukan karena inovasi atau kebijakan pendidikan, melainkan dugaan keterlibatan dalam kasus korupsi Chromebook. Kejagung menegaskan bahwa penyidikan masih berlanjut untuk mendalami keuntungan yang didapat Nadiem dari proyek tersebut.

“Semua itu masih kami dalami,” kata Nurcahyo.

Penahanan terhadap Nadiem dilakukan selama 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Salemba cabang Kejagung. Kasus ini diprediksi akan menjadi sorotan publik dalam waktu lama, mengingat besarnya nilai kerugian negara serta posisi strategis Nadiem di pemerintahan sebelumnya.