Utang Bank Emok dan Pinjol Telan Dana Bansos, Begini Solusi Dedi Mulyadi

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyoroti fenomena maraknya masyarakat menengah ke bawah yang terjerat utang, hingga menyebabkan ketergantungan terhadap bantuan pemerintah.
Menurutnya, tekanan ekonomi harian menjadi pemicu utama yang kerap memaksa masyarakat untuk berutang guna memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga.
"Setiap hari beban ekonomi terus menumpuk, mulai dari kebutuhan pokok hingga biaya pendidikan anak," ujar Dedi dalam keterangan tertulis yang dirilis pada Kamis (12/6/2025).
Situasi ini semakin berat bagi keluarga dengan anak usia sekolah karena kebutuhan rutin seperti jajan anak, kegiatan outing class, study tour, hingga acara perpisahan kerap dipenuhi meski di luar batas kemampuan ekonomi keluarga.
Bagaimana Utang Menjadi Jalan Pintas yang Memerangkap?
Ketika pengeluaran rutin melebihi pendapatan, sebagian masyarakat terpaksa berutang melalui berbagai saluran, termasuk bank keliling, bank emok, hingga pinjaman online (pinjol).
Fenomena ini bukan hanya terjadi secara sporadis, tetapi telah membentuk pola yang sistemik di masyarakat.
"Problemnya apa? Satu, jajan anaknya tidak pernah berhenti setiap hari. Dua, ketika outing class, dia memaksakan diri. Ketiga, ketika study tour, mereka memaksakan diri. Empat, ketika perpisahan, memaksakan diri," tutur Dedi.
Dari hasil analisis data yang dihimpunnya, Dedi menyebut bahwa pergerakan uang dalam skema utang informal di Jawa Barat sebagian besar dikendalikan oleh jaringan ibu-ibu di lingkungan Rukun Tetangga (RT).
Mereka menjadi ujung tombak peredaran uang gelap dengan bunga tinggi, yang memperparah kondisi finansial rumah tangga.
Apakah Bantuan Sosial Menjadi Solusi atau Sekadar Penambal Luka?
Persoalan semakin pelik ketika bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) justru tidak dijadikan modal produktif.
Dedi menilai bahwa dana bantuan tersebut sering kali habis hanya untuk membayar utang kepada bank emok atau pinjol, bukan untuk membangun daya tahan ekonomi rumah tangga.
"Duit PKH dipakai buat bayar bank emok, muncul lagi lewat bantuan ekonomi pinjaman modal, uangnya akan selalu habis," tegasnya.
Dedi Mulyadi menggarisbawahi pentingnya perubahan struktural dalam mengelola beban ekonomi masyarakat.
Menurutnya, diperlukan empat kebijakan utama untuk menciptakan ekosistem sosial yang lebih sehat.
Yakni dengan membebaskan masyarakat miskin dari biaya pendidikan, biaya pengobatan, biaya listrik, serta memberikan jaminan hari tua yang layak.
"Ekosistem pendidikan saat ini melahirkan kekacauan yang membuat beban ekonomi memaksa orangtua untuk mencari jalan pintas," katanya.
Untuk itu, Dedi mendukung pelarangan kegiatan sekolah seperti study tour, perpisahan, dan wisuda sebagai upaya konkret mengurangi tekanan finansial.
Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "".