Dedi Mulyadi Tegaskan Prioritas Transportasi untuk Desa, Bukan Subsidi Antarkota

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi maengatakan pihaknya masih mengkaji kemungkinan pemberian subsidi untuk layanan transportasi Transjabodetabek.

Dedi menyatakan bahwa subsidi tersebut dapat diberikan jika dinilai memiliki urgensi tinggi bagi masyarakat.

"Kalau transportasi publik dilihat urgensinya. Kalau memang itu juga harus dilakukan kerja sama dengan Pemprov (Jabar) dan Pemprov berikan subsidi, kalau urgensinya itu adalah hal mendasar kita tidak ada masalah," kata Dedi seusai menghadiri Rapat Gubernur Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/6/2025).

Mengapa Pemprov Jabar Masih Menahan Subsidi?

Menurut Dedi, situasi di Jawa Barat berbeda dengan kondisi di Jakarta. Masih banyak wilayah di Jabar yang belum memiliki akses transportasi publik, khususnya desa-desa terpencil.

Oleh karena itu, menurutnya, prioritas utama Pemprov saat ini adalah membangun konektivitas dasar.

"Saya mendorong anak-anak sekolah pergi ke sekolah untuk tidak bawa kendaraan bermotor saja. Itu kan ke depan harus saya pikirkan bus sekolah bagi mereka, alat transportasi publik, karena mereka jarak ke sekolahnya jauh," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi tetap mendukung semangat penggunaan transportasi umum, namun harus realistis terhadap kondisi geografis dan infrastruktur wilayah.

"Kan beda, kita ini nanganin daerah-daerah yang hari ini masih terisolasi dan terpencil," tegas Dedi.

Bagaimana Jakarta Mendorong Transportasi Publik?

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung telah lebih dulu menggulirkan program subsidi transportasi publik yang menyasar 15 kelompok masyarakat.

Program ini menjadi bagian dari strategi integrasi sistem transportasi lintas wilayah dalam skema Transjabodetabek.

Untuk mendukung pendanaan subsidi, Pemprov DKI berencana menaikkan tarif parkir serta menerapkan sistem Electronic Road Pricing (ERP).

"Kalau mau bawa mobil, silakan, tapi bayar. Sebaliknya, yang naik transportasi publik gratis," ujar Pramono.

Apa Saja Rute Transjabodetabek yang Sudah Beroperasi?

Sejauh ini, lima rute baru Transjabodetabek telah diresmikan dan mencakup wilayah-wilayah penyangga seperti Bekasi, Bogor, Tangerang, hingga Banten:

• Blok M – Alam Sutera (S61): Diresmikan 24 April 2025 bersama Gubernur Banten Andra Soni. Waktu tempuh sekitar 95 menit.
• Vida Bekasi – Cawang (B41): Diresmikan 15 Mei 2025 bersama Wali Kota Bekasi Tri Adhianto. Jarak 42 km dengan waktu tempuh 90 menit.
• PIK 2 – Blok M (T31): Diresmikan 22 Mei 2025 bersama Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah. Waktu tempuh 165–180 menit dengan 24 pemberhentian.
• Bogor – Blok M (P11): Diresmikan 5 Juni 2025 bersama Wali Kota Bogor Dedie Rachim. Waktu tempuh sekitar 90 menit dan 22 titik pemberhentian.
• Sawangan – Lebak Bulus (D41): Diresmikan 4 Juni 2025 oleh Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno dan Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah. Waktu tempuh 70 menit dengan 11 titik pemberhentian.

Dengan berbagai rute Transjabodetabek yang kini sudah menjangkau sejumlah wilayah penyangga Jakarta, perhatian publik kini tertuju pada kesiapan Jawa Barat untuk ikut serta secara aktif.

Meski Dedi menyatakan keterbukaan terhadap subsidi, penekanan utamanya tetap pada pemerataan layanan transportasi dasar.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul ".