Bupati Pangandaran Menangis di Hadapan Dedi Mulyadi Tak Mampu Bayar Tunjangan Pegawai Tak
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi keuangan sejumlah daerah di wilayahnya, salah satunya Kabupaten Pangandaran.
Dedi menyebutkan, keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah kesulitan membayar tunjangan pegawai, bahkan hingga lima bulan lamanya.
Hal tersebut disampaikan Dedi saat menjelaskan alasan di balik kebijakannya yang tetap melarang kegiatan rapat dinas dilakukan di hotel, meskipun Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah memberikan izin.
“Kasihan Pangandaran, Ibu Bupatinya (Citra Pitriyami) kalau ketemu saya suka nangis. Tunjangan pegawainya sudah lima bulan nggak bisa dibayar. Anggarannya terbatas, sedang saya pikirkan solusinya,” ujar Dedi dalam sebuah video yang diunggah di media sosial pada Sabtu (14/6/2025).
Sosok Citra Pitriyami, Bupati Perempuan Satu-satunya di Jabar
Citra Pitriyami yang kini menjabat sebagai Bupati Pangandaran merupakan satu-satunya kepala daerah perempuan di Provinsi Jawa Barat. Ia lahir di Ciamis pada 12 Juli 1983 dan terpilih dalam Pilkada 2024 bersama wakilnya, Ino Darsono.
Pasangan ini berhasil meraih 132.007 suara, diusung oleh gabungan partai politik, yakni Partai Nasdem, Demokrat, PRIP, dan PAN.
Pelantikan Citra sebagai Bupati dilakukan pada 20 Februari 2025 oleh Gubernur Dedi Mulyadi yang juga menjabat atas nama Presiden Prabowo.
Tak banyak yang tahu, Citra Pitriyami adalah kakak kandung dari penyanyi Cakra Khan. Keduanya merupakan putra-putri dari pasangan Hermana dan Entik Trisuyatmi, dan berasal dari keluarga Sunda asli Pangandaran.
Sebelum terjun ke dunia eksekutif, Citra telah aktif dalam dunia politik. Ia pernah menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Pangandaran periode 2019–2024, dan kembali terpilih dalam Pemilu Legislatif 2024.
Namun, ia memilih mengundurkan diri untuk maju dalam Pilkada. Sebelumnya, ia juga sempat bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan swasta selama lima tahun.
Alasan Gubernur Jabar Larang Rapat di Hotel
Menurut Dedi Mulyadi, larangan rapat dinas di hotel merupakan bagian dari langkah penghematan anggaran dan bentuk perhatian terhadap ketimpangan fiskal antarwilayah di Jawa Barat.
Ia menyoroti ketimpangan yang bukan hanya berbicara soal angka, melainkan berdampak langsung terhadap kualitas layanan dasar di daerah-daerah tertinggal.
“Apakah daerah-daerah miskin itu rela uang pajaknya dipakai buat rapat-rapat di hotel berbintang di kota besar?” ujar Dedi.
Ia menyebut, banyak daerah yang masih memiliki berbagai persoalan mendasar seperti sekolah rusak, irigasi tak berfungsi, jalan berlubang, puskesmas yang terbatas, hingga masalah tunggakan BPJS.
Bahkan, menurutnya, masih banyak warga yang belum memiliki akses ke fasilitas sanitasi layak.
Dedi juga mengkritisi praktik pemborosan dalam pelaksanaan rapat di hotel yang kerap tidak sebanding dengan laporan pertanggungjawaban anggaran.
“Saya ini pengalaman, tahu betul apa yang terjadi. Kamar yang dilaporkan lima, yang dipakai tiga. Makan sepuluh, yang hadir tujuh. SPJ-nya sering tidak sesuai realisasi,” kata dia menambahkan.
Sebagian berita ini tayang di Tribunjabar.id
