Warga Gabus Ogah Pilih Lagi Usai Digusur, Dedi Mulyadi: Tak Bisa Puaskan Semua Pihak

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi buka suara terkait kekecewaan warga Kampung Gabus, Desa Srimukti, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, usai dilakukan pembongkaran terhadap puluhan bangunan liar di kawasan tersebut.

Bangunan yang dibongkar sebelumnya digunakan warga sebagai tempat tinggal dan usaha kecil. Meski menuai protes, Dedi menegaskan pembongkaran harus tetap dilakukan demi kepentingan yang lebih luas.

“Pasti kecewa, pasti ada pedagang kecil yang kecewa. Intinya tak akan bisa memuaskan semua pihak, tapi pemimpin harus memilih demi kebaikan,” ucap Dedi saat dikonfirmasi lewat sambungan telepon, Kamis (19/6/2025).

Ia menyebut akan mencari solusi bagi pedagang kecil yang terdampak. Namun, untuk pihak-pihak yang secara ilegal membangun dan menyewakan bangunan di atas tanah negara, menurutnya tak ada kompromi.

“Karena tujuan dia di situ adalah menggunakan tanah negara untuk diperjualbelikan, disewakan,” tegas Dedi.

Dedi mengungkapkan praktik penyewaan lapak-lapak di atas tanah negara telah berlangsung lama dan melibatkan pihak-pihak yang mengambil keuntungan besar. “Satu lapak disewakan sejuta atau Rp 500.000. Kalau dia kuasai 50 lapak, sudah Rp 50 juta,” ungkapnya.

Meski ada protes, Dedi menyebut mayoritas warga menerima langkah pembongkaran tersebut.

“Yang dibongkar 50 bangunan, yang marah satu. Saya berhadapan langsung dengan orangnya, negosiasi minta ganti rugi. Tahu saya,” ujarnya.

Ia juga menyoroti wilayah Tambun Utara sebagai kawasan rawan penyalahgunaan tanah negara karena posisinya yang dekat dengan kawasan industri. “Semua orang berburu ke situ. Yang penting dapat duit, dan dimanfaatkan—nyewakan bangunan di lahan negara,” tambahnya.

Pembongkaran Bangunan Liar Bikin Warga Gabus Kecewa

Penertiban bangunan liar di Kampung Gabus dilakukan tak lama setelah kunjungan Dedi Mulyadi ke lokasi pada pertengahan Juni 2025. Pada Rabu (18/6/2025), Satpol PP Kabupaten Bekasi membongkar 50 bangunan liar yang berdiri di atas tanah milik Perum Jasa Tirta, BUMN di bidang pengelolaan sumber daya air.

Langkah ini merupakan bagian dari rencana normalisasi kawasan dan pembangunan fasilitas oleh Dinas Sumber Daya Air (SDA) Jawa Barat, berdasarkan perintah Gubernur Dedi Mulyadi melalui Bupati Bekasi.

Namun, langkah ini menimbulkan kekecewaan, terutama dari para pedagang kecil yang kehilangan tempat usaha. Salah satunya adalah Irwansyah (51), pemilik warung kopi di bantaran irigasi Jalan Kong Isah. Ia mengaku kecewa karena tidak ada pemberitahuan saat Dedi berkunjung.

“Enggak dikasih tahu, cuma ngonten doang,” keluh Irwansyah.

Ia mengeklaim bahwa sebagian besar warga yang bangunannya dibongkar merupakan pendukung Dedi saat pemilihan gubernur. Irwansyah pun kecewa berat dan berharap Dedi hanya menjabat satu periode saja.

“Enggak mau milih lagi (Dedi Mulyadi) saya, sudah kecewa. Saya rakyat kecil, jual kopi Rp 1.000-Rp 2.000, keuntungannya buat nafkahin anak saya, kalau begini kan saya mau makan dari mana, kerjaan susah,” ucapnya di lokasi pembongkaran.

Irwansyah mengaku tak menyangka bahwa usahanya justru dibongkar oleh gubernur yang dulu ia pilih. “Ya terserah pemerintah mau diganti ya syukur, kalau enggak ya sudah, saya ihklasin, paling Dedi Mulyadi satu periode,” ujarnya.

Ia juga menyayangkan tidak adanya penjelasan langsung dari Dedi saat berkunjung ke Kampung Gabus. Surat pemberitahuan pembongkaran baru diterima beberapa hari setelahnya, menjelang hari pembongkaran.

“Enggak dikasih tahu (saat Dedi Mulyadi berkunjung ke Kampung Gabus), cuma ngonten doang,” ulangnya lagi.

Kini, setelah tempat usahanya dibongkar, Irwansyah belum memiliki rencana pasti akan membuka usaha di mana.

“Tahu, saya juga bingung mau usaha di mana, di pinggir jalan dibongkarin,” tutupnya.