Dedi Mulyadi Ubah Nama RSUD Al-Ihsan Jadi RSUD Welas Asih, Ini Alasannya

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menjelaskan alasan di balik penggantian nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Al-Ihsan menjadi RSUD Welas Asih.

Menurutnya, perubahan nama ini merupakan bagian dari penataan identitas kelembagaan rumah sakit yang kini sepenuhnya berada di bawah kendali Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dedi membantah bahwa pergantian nama tersebut merupakan bentuk sikap anti-Islam. Ia menyampaikan klarifikasi itu dalam sebuah video yang diunggah di media sosial dan telah dikonfirmasi oleh Kompas.com, Jumat (4/7/2025).

“Yang dikritisi adalah perubahan nama dari RS Al-Ihsan menjadi RS Welas Asih. Padahal, Al-Ihsan artinya kebaikan. Sedangkan Welas Asih dalam bahasa Arab maknanya ar-Rahman ar-Rahim. Keduanya bermakna baik dan spiritual,” ujar Dedi.

Klarifikasi atas kritik publik

Dedi mengapresiasi kritik dan perhatian yang diberikan sejumlah pihak atas kebijakan tersebut. Namun, ia menyayangkan narasi yang menyudutkannya dengan tuduhan anti-Islam.

Ia menyebut sebagian besar kritik datang dari pengamat atau aktivis yang tidak berdomisili di Jawa Barat.

“Saya senang banyak pengamat, aktivis, atau buzzer yang memberikan otokritik. Ini menunjukkan kepedulian pada Jabar. Tapi jangan sampai narasinya menyesatkan,” kata Dedi.

Peralihan status RSUD Al-Ihsan

Rumah Sakit Al-Ihsan awalnya dibangun oleh Yayasan Al-Ihsan pada 1993 dan mulai beroperasi pada 1995.

Namun, pada 2004, kepemilikannya berpindah ke Pemprov Jawa Barat setelah pendirinya, Ukman Sutaryan, dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung, seluruh aset rumah sakit dirampas untuk negara dan ditetapkan sebagai milik resmi Pemprov Jawa Barat sejak 2005.

Pada 2008, rumah sakit ini berubah status menjadi RSUD Al-Ihsan dan ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada 2009.

Dedi: dulu diam saat nama Al-Ihsan tersangkut korupsi

Dalam penjelasannya, Dedi juga menyinggung ketidakkonsistenan sikap sebagian pihak. Ia mempertanyakan mengapa tidak ada kritik ketika nama Al-Ihsan tetap digunakan dalam konteks kasus korupsi yang menyeret pendirinya.

“Kenapa saat nama Al-Ihsan digunakan dalam perkara korupsi, orang-orang yang sangat mencintai agama itu diam saja?” ungkap Dedi.

Menurutnya, yang lebih penting dari nama adalah kualitas layanan kesehatan.

“Kalau kita pakai nama yang indah dan sakral, maka pelayanannya juga harus sepadan—baik, sakral, dan spiritual,” katanya.

Dedi berharap masyarakat melihat kebijakan ini secara menyeluruh, termasuk dari sisi historis, hukum, dan pelayanan publik. Ia menegaskan bahwa penggantian nama bertujuan menegaskan kepemilikan penuh rumah sakit oleh pemerintah provinsi, sekaligus meningkatkan mutu layanan kepada warga Jawa Barat.

Ia menegaskan bahwa substansi yang lebih penting adalah peningkatan mutu layanan kesehatan.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "",