Belum Ikut Patungan Subsidi Transjabodetabek, Dedi Mulyadi: Banyak Daerah Masih Terpencil

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, Transjabodetabek, gubernur jawa barat, transjabodetabek, subsidi Transjabodetabek, Belum Ikut Patungan Subsidi Transjabodetabek, Dedi Mulyadi: Banyak Daerah Masih Terpencil

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyampaikan alasan mengapa pemerintah provinsi yang ia pimpin belum ikut urunan memberikan subsidi untuk layanan Transjabodetabek.

Menurut Dedi, pemberian subsidi harus berdasarkan tingkat urgensi. Jika layanan transportasi tersebut dianggap sangat penting dan mendesak, maka Pemprov Jabar siap untuk terlibat.

"Kalau transportasi publik dilihat urgensinya. Kalau memang itu juga harus dilakukan kerja sama dengan Pemprov (Jabar) dan Pemprov berikan subsidi, kalau urgensinya itu adalah hal mendasar kita tidak ada masalah," ujar Dedi seusai menghadiri Rapat Gubernur Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/6/2025), seperti dikutip dari Tribun Jakarta.

Mengapa Jabar Belum Prioritaskan Subsidi?

Dedi menilai, kondisi di Jawa Barat tak bisa disamakan dengan Jakarta. Masih banyak wilayah di provinsinya yang belum tersentuh layanan transportasi umum, terutama di daerah-daerah terpencil dan pedesaan.

Karena itu, Pemprov Jabar saat ini memilih memfokuskan anggaran untuk membangun konektivitas dasar, termasuk penyediaan transportasi bagi pelajar di daerah yang belum terjangkau.

"Saya mendorong anak-anak sekolah pergi ke sekolah untuk tidak bawa kendaraan bermotor saja. Itu kan ke depan harus saya pikirkan bus sekolah bagi mereka, alat transportasi publik, karena mereka jarak ke sekolahnya jauh," kata Dedi.

Meski begitu, Dedi menegaskan Pemprov Jabar tetap mendukung semangat penggunaan angkutan umum. Hanya saja, pendekatan yang diambil harus menyesuaikan dengan kondisi geografis dan infrastruktur wilayahnya.

"Kan beda, kita ini nanganin daerah-daerah yang hari ini masih terisolasi dan terpencil," tegasnya.

DKI Jakarta Sudah Jalan Duluan

Sementara itu, DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Pramono Anung telah lebih dulu menggulirkan program subsidi transportasi publik bagi warganya.

Subsidi ini menyasar 15 kelompok masyarakat, antara lain PNS dan pensiunan DKI, tenaga kontrak Pemprov, pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, pekerja bergaji setara UMP, penghuni rumah susun, serta anggota PKK.

Kelompok lain yang juga mendapatkan subsidi adalah warga lanjut usia, penyandang disabilitas, veteran, pemegang Kartu Keluarga Sejahtera, warga Kepulauan Seribu, pengurus rumah ibadah, pendidik dan tenaga kependidikan PAUD, Larva monitor, serta anggota TNI/Polri.

"Untuk warga Bekasi, Depok, Cianjur, Tangerang, Tangerang Selatan, dan sebagainya, kami juga akan gratiskan untuk 15 golongan," ucap Pramono.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi integrasi sistem transportasi lintas wilayah melalui skema Transjabodetabek. Untuk mendukung anggaran subsidi, Pemprov DKI berencana menaikkan tarif parkir dan memberlakukan sistem Electronic Road Pricing (ERP).

"Kalau mau bawa mobil, silakan, tapi bayar. Sebaliknya, yang naik transportasi publik gratis," kata Pramono.

Daftar Rute Transjabodetabek yang Sudah Beroperasi

Hingga pertengahan 2025, lima rute baru Transjabodetabek telah resmi diluncurkan dan melayani sejumlah wilayah penyangga Ibu Kota. Berikut rinciannya:

  • Blok M – Alam Sutera (S61): Diluncurkan 24 April 2025 bersama Gubernur Banten Andra Soni. Waktu tempuh sekitar 95 menit.
  • Vida Bekasi – Cawang (B41): Resmi beroperasi 15 Mei 2025, diresmikan bersama Wali Kota Bekasi Tri Adhianto. Jarak tempuh 42 km, waktu perjalanan sekitar 90 menit.
  • PIK 2 – Blok M (T31): Diluncurkan 22 Mei 2025 oleh Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusumah. Memiliki 24 titik pemberhentian dengan waktu tempuh 165–180 menit.
  • Bogor – Blok M (P11): Diresmikan 5 Juni 2025 oleh Wali Kota Bogor Dedie Rachim. Menempuh perjalanan selama 90 menit dengan 22 titik pemberhentian.
  • Sawangan – Lebak Bulus (D41): Diluncurkan 4 Juni 2025 oleh Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno dan Wakil Wali Kota Depok Chandra Rahmansyah. Waktu tempuh 70 menit dan memiliki 11 pemberhentian.

Dengan bertambahnya rute-rute ini, Transjabodetabek makin menjangkau berbagai daerah penyangga Jakarta. Namun, perhatian kini tertuju pada kesiapan pemerintah daerah lain, termasuk Jawa Barat, untuk ikut berkontribusi.

Meskipun Dedi membuka kemungkinan memberikan subsidi, saat ini ia masih memilih fokus pada pemerataan layanan transportasi dasar bagi warganya yang paling membutuhkan.

Artikel ini telah tayang di TribunJabar.id

Post Related