Dedi Mulyadi Tak Masalah Dibilang Tolol Usai Dicibir Warganet sampai Dijuluki Mulyono II

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyikapi berbagai kritik warganet dan cercaan yang ditujukan kepadanya dengan tenang.

Julukan seperti "gubernur konten" hingga "Mulyono jilid II" dianggapnya sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap gaya kepemimpinannya.

"Santai saja, jangan bikin ribut kalau ada yang mengkritik. Tanggapi dengan rileks karena dia sayang sama saya," ujar Dedi dalam rekaman video yang diterima Kompas.com, Selasa (24/6/2025).

Dedi juga menegaskan bahwa ia tidak keberatan jika dianggap "tolol" sebagai kritik gubernur, asalkan kebijakan yang dijalankannya membawa manfaat nyata bagi warga Jawa Barat.

Apa Komitmen Dedi dalam Pengelolaan Pemerintahan?

Salah satu langkah utama yang dilakukan Dedi sejak dilantik adalah mendorong keterbukaan dalam tata kelola pemerintahan. Ia memastikan data keuangan daerah, termasuk rincian dana hibah dan bantuan sosial, dapat diakses publik.

"Publik bisa melihat dana hibah yang biasanya bancakan itu saya buktikan ke bancakannya dengan SPJ-SPJ yang diragukan itu jadi dana yang bermanfaat bagi kepentingan orang banyak," kata Dedi.

Dana hibah yang dikelola Pemprov Jabar digunakan untuk meningkatkan akses pendidikan. Dedi mengungkapkan bahwa sekitar 12.600 anak dari keluarga pra-sejahtera telah menerima bantuan, dan targetnya adalah menjangkau 20.000 anak.

"Saat ini anak-anak yang dianggap miskin jumlahnya 12.600 anak. Saya pengennya jadi 20.000 anak karena belum tentu orang yang tidak terdata itu tidak miskin," ujarnya.

Setiap siswa akan menerima bantuan Rp3,6 juta untuk kebutuhan sekolah seperti sepatu, seragam, dan perlengkapan lainnya. Bantuan ini juga akan menjangkau santri dari keluarga kurang mampu.

Apakah Dana Hibah Juga Digunakan untuk Infrastruktur dan Kesehatan?

Selain pendidikan, Dedi mengarahkan dana hibah untuk memperbaiki jalan provinsi, membangun jembatan gantung, serta menambah akses kesehatan.

Salah satu langkah penting adalah pelunasan utang Pemprov Jabar kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp334 miliar dalam APBD perubahan 2025.

"Dalam perubahan anggaran akan saya masukkan. Jembatan-jembatan gantung sudah mulai dibangun. Kemudian juga warga mengeluh dulu kena longsor rumahnya belum diganti. Sekarang perlahan mulai diganti rumahnya walaupun tidak begitu besar," ujarnya.

Dedi menyadari bahwa kebijakan penggusuran terhadap bangunan di bantaran sungai dan area ilegal lainnya menimbulkan penolakan.

Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah tetap memberikan bantuan berupa dana sewa rumah atau modal usaha bagi warga yang terdampak.

"Warga di pinggir jalan melanggar hukum menggunakan tanah negara, di bantaran sungai melanggar hukum membangun rumah. Tapi ketika mereka digusur, saya berikan uang untuk mereka kontrak rumah atau modal usaha di tempat lain. Seluruh rangkaian itu dilakukan untuk kebaikan masyarakat," kata Dedi.

Bagi Dedi, menjadi pemimpin yang baik berarti mengutamakan kepentingan rakyat secara luas ketimbang kelompok tertentu.

Ia menegaskan bahwa pemimpin yang beragama sejatinya adalah yang bisa mengelola keuangan negara secara amanah.

"Walaupun mementingkan kepentingan banyak orang mengecewakan sedikit orang, bagi saya menjadi pemimpin yang beragama adalah yang mampu mengelola keuangan negara dengan baik dan digunakan untuk kemakmuran rakyatnya," pungkasnya.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "".