Benarkah Presiden RI Absen di Sidang Umum PBB? Ini Data dari Soekarno hingga Jokowi

Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyoroti absennya Presiden Republik Indonesia dalam sejumlah pertemuan penting di tingkat global, termasuk Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam beberapa tahun terakhir.

Pernyataan tersebut disampaikan Anies saat berpidato dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Gerakan Rakyat, Minggu (13/7/2025).

“Bapak ibu sekalian, bertahun-tahun Indonesia absen di pertemuan PBB. Kepala negara tidak muncul. Selalu Menteri Luar Negeri,” ujar Anies.

Ia menilai, ketidakhadiran kepala negara dalam forum-forum strategis internasional dapat berdampak negatif terhadap posisi Indonesia sebagai kekuatan utama di Asia Tenggara maupun di kancah global.

"Kalau kita tidak aktif di dunia internasional, itu seperti begini. Kita warga kampung. Ukuran kampungnya nomor empat terbesar. Ukuran rumahnya nomor empat terbesar di RT itu. Tapi kalau rapat kampung kita tidak pernah datang. Cuman kita bayar iuran jalan terus," sindir Anies.

Namun, benarkah pernyataan Anies Baswedan bahwa Indonesia absen di Sidang Umum PBB?

Fakta: Sejumlah Presiden RI Pernah Hadir dan Berpidato di Sidang Umum PBB

Berdasarkan penelusuran Kompas.com, beberapa Presiden Republik Indonesia tercatat pernah menghadiri dan bahkan menyampaikan pidato dalam Sidang Umum PBB, baik secara langsung maupun virtual.

Soekarno, Sang Orator Dunia

Presiden pertama RI, Soekarno, menghadiri Sidang Umum ke-15 PBB pada 30 September 1960. Dalam forum tersebut, ia menyampaikan pidato bersejarah berjudul “To Build The World Anew” atau “Membangun Dunia Kembali”.

Dikutip dari situs Kepustakaan Presiden RI, naskah pidato Soekarno sepanjang 28 halaman itu menyuarakan semangat nasionalisme dan perjuangan anti-kolonialisme.

“Dewasa ini kekuatan yang membakar itu masih tetap menyala-nyala di dada kami dan tetap memberi kekuatan hidup kepada kami,” tegas Soekarno dalam pidatonya.

Ia juga menyinggung makna demokrasi yang tidak hanya menjadi milik dunia Barat. “Demokrasi tampaknya merupakan keadilan asli dari manusia, meskipun diubah untuk disesuaikan dengan kondisi-kondisi sosial yang khusus. Selama beribu-ribu tahun dari peradaban Indonesia, kami telah mengembangkan bentuk-bentuk demokrasi Indonesia,” ujar Bung Karno.

SBY, Presiden yang Paling Sering Hadir di Sidang Umum PBB

Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), tercatat sebagai kepala negara Indonesia yang paling konsisten menghadiri Sidang Umum PBB. Setidaknya, ia menghadiri lebih dari enam kali sidang selama masa kepemimpinannya.

Pertama, SBY hadir pada Sidang Umum ke-60 PBB tahun 2005 dan membahas reformasi lembaga PBB serta peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.

Pada Sidang Umum ke-62 PBB tahun 2007, saat Indonesia baru terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, SBY menyampaikan kontribusi Indonesia dalam diplomasi internasional.

Tahun berikutnya, dalam Sidang Umum ke-63, ia menyoroti isu krisis pangan dan energi global. SBY juga hadir dalam Sidang Umum ke-64 (2009), ke-65 (2010), ke-66 (2011), dan terakhir ke-68 pada 2014, menjelang akhir masa jabatannya.

Dalam pidato terakhirnya, SBY menekankan capaian Indonesia dalam pengentasan kemiskinan dan pendidikan, serta menyuarakan keprihatinan atas konflik di Suriah, Irak, dan Palestina.

Jokowi Hadir Secara Virtual Selama Pandemi

Sementara itu, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), tidak pernah menghadiri Sidang Umum PBB secara fisik. Namun, ia tetap berpartisipasi secara virtual pada masa pandemi Covid-19.

Jokowi menyampaikan pidato dalam Sidang Umum ke-75 PBB (2020) dan ke-76 (2021). Dalam pidatonya pada 23 September 2021, ia mengangkat isu penanganan pandemi, ketimpangan distribusi vaksin, serta pentingnya kolaborasi global dalam pemulihan ekonomi.

“Melihat perkembangan dunia sampai sekarang ini, banyak hal yang harus kita lakukan bersama. Pertama, kita harus memberikan harapan bahwa pandemi Covid-19 akan bisa tertangani dengan cepat, adil, dan merata,” kata Jokowi dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.

Ia juga menyinggung politisasi vaksin yang terjadi di sejumlah negara. “Politisasi dan diskriminasi terhadap vaksin masih terjadi. Hal-hal ini harus bisa kita selesaikan dengan langkah-langkah nyata,” ujarnya.

Prabowo Direncanakan Hadir di Sidang Umum PBB 2025

Menanggapi kritik Anies, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO), Hasan Nasbi, memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri Sidang Umum PBB yang dijadwalkan berlangsung September 2025 di New York, Amerika Serikat.

"Kalau dari forum tertinggi tinggal satu lagi, nanti bulan September Sidang Umum PBB dan Insya Allah Presiden juga akan hadir di sana," ujar Hasan saat memberikan keterangan pers di Kantor PCO, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (16/7/2025).

Menurut Hasan, kehadiran Prabowo di Sidang Umum PBB menjadi pelengkap partisipasinya dalam forum-forum internasional lainnya. Sejak menjabat sebagai Presiden, Prabowo telah hadir dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Brasil, KTT APEC di Peru, KTT D8 di Kairo, dan KTT BRICS.

Meski Presiden Jokowi tidak hadir secara fisik di Sidang Umum PBB selama menjabat, keterwakilan Indonesia tetap ada melalui kehadiran virtual dan partisipasi aktif Menteri Luar Negeri.

Sebelumnya, Presiden SBY dan Soekarno tercatat sering hadir dan bahkan menyampaikan pidato penting dalam forum PBB.

Kini, kehadiran Prabowo Subianto dalam Sidang Umum PBB 2025 diharapkan dapat kembali memperkuat posisi Indonesia di kancah diplomasi internasional.

Sebagian Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul