Kirim Surat ke Prabowo, Donald Trump Sebut AS Tak Untung ‘Berdagang’ dengan Indonesia

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengirimkan surat ke Presiden RI Prabowo Subianto, pasca mengumumkan kebijakan tarif impor baru terhadap Indonesia.

Dalam surat resminya yang dikirim ke Presiden Prabowo, Trump menegaskan akan mengenakan tarif sebesar 32 persen terhadap semua produk asal Indonesia yang masuk ke pasar AS, mulai 1 Agustus 2025.

Trump menyebut tarif tersebut sebagai respons atas defisit perdagangan jangka panjang dan sangat persisten yang dialami Amerika Serikat dalam hubungannya dengan Indonesia.

"Hubungan dagang kita selama ini jauh dari timbal balik," tulis Trump dalam suratnya kepada Prabowo yang diunggah di Truth Social, dikutip Selasa (8/7).

Ia menuding kebijakan tarif, non-tarif, serta berbagai hambatan dagang dari pihak Indonesia sebagai penyebab membengkaknya defisit tersebut.

Trump mengklaim, angka 32 persen sebenarnya masih lebih kecil dari yang dibutuhkan untuk menyeimbangkan neraca perdagangan.

Meski begitu, ia menegaskan tak segan menambah tarif tersebut jika Indonesia menaikkan bea masuk balasan.

"Jika Anda, karena alasan apa pun, memutuskan untuk menaikkan tarif Anda, maka berapa pun kenaikannya akan langsung ditambahkan ke tarif 32 persen yang kami kenakan," tegasnya.

Dalam surat tersebut, Trump tetap menyampaikan ajakan kerja sama, dengan syarat Indonesia membuka pasarnya dan menghapus hambatan dagang.

"Bahkan, kami akan melakukan segala sesuatu yang diperlukan agar proses perizinan bisa disetujui dengan cepat, profesional, dan rutin - dengan kata lain, hanya dalam hitungan minggu," katanya.

Dia mengatakan, AS siap melanjutkan kerja sama dagang dengan Indonesia. Namun, dia meminta agar perdagangan kedua negara dapat dilakukan secara lebih seimbang dan adil.

“Bertahun-tahun kami telah membahas hubungan dagang dengan Indonesia, dan telah menyimpulkan kami harus keluar dari ketidakseimbangan perdagangan yang berlangsung lama dan terus-menerus, yang ditimbulkan oleh tarif Indonesia, serta kebijakan dan hambatan perdagangan nontarif. Sayangnya, hubungan kita selama ini jauh dari resiprokal," tuturnya.